PEKERJAAN RUMAH HARDIKNAS
Sabtu, 28 April 2012
0
comments
Pendidikan merupakan usaha nyata meningkatkan kualitas manusia dalam bersikap dan kecerdasannya. Disisi lain kemajuan yang kita capai sekarang ini tidak di iringi oleh paradigma pendidikan yang sebenarnya. Penyimpangan-penyimpangan pendidikan sering dianggap sebagai rahasia umum dikalangan masyarakat.
Keanehan seperti itu juga terjadi di lembaga pendidikan di tingkat lebih atas. Misalnya, tatkala diselenggarakan ujian nasional, baik tingkat SMP dan SMA, terjadi penyimpangan yang kabar-kabarnya dilakukan oleh para guru, kepala sekolah dan bahkan juga dinas pendidikan. Sehingga untuk mengatasi penyimpangan itu, sampai-sampai polisi, dan bahkan dosen perguruan tinggi pun, dilibatkan dalam pengawasan ujian nasional.(www.uin malang.ac.id)
Penyimpangan tersebut akan berdampak kurang baik bagi generasi masa mendatang. Generasi penerus yang sukses akan cenderung memperkaya diri sendiri (korupsi) sedangkan yang lain lebih mengedepankan kekerasan daripada akal sehat. Jadi jangan heran kalau sekarang sering terdengar maraknya korupsi di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Disisi lain ketidakpuasan masyarakat luas meluap dalam bentuk tindakan anarki dimana-mana.
Beberapa penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia adalah :
1.Minimnya keteladanan dari para pemimpin bangsa.
Diawali dari para orang tua yang lebih mengedepankan materi daripada pendidikan dan kasih sayang terhadap si anak. Kebanyakan orang tua lebih sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Akibatnya dasar dan nilai pendidikan di keluarga sangat rendah. Para pendidik yang lebih mengutamakan nilai ketuntasan belajar tanpa melihat prosesnya dan nilai-nilai karakternya. Nilai kelulusan tinggi tetapi tanpa disertai peningkatan kualitas yang sebenarnya. Pimpinan negara yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi atau golongan. Penempatan jabatan dari tingkat Pemda, Pemrov dan Pemerintah pusat yang cenderung kearah persamaan ideologi daripada profesionalisme.
2. Kebijakan pendidikan yang cenderung tanpa mempertimbangkan kondisi realita di lapangan.
Pelaksanaan evaluasi tahap akhir per jenjang pendidikan tanpa mempertimbangkan tinggi-rendahnya kualitas SDM. Misalnya UN di tingkat SMP dan SMA sederajat yang harus ditempuh dengan standar kelulusan yang dipatok oleh negara. Kebijakan UN merupakan momok bagi beberapa sekolah yang kategori kualitas siswa rendah. Alhasil banyak terjadi kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN. Kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan peningkatan kecerdasan daripada pendidikan (karakter)
 | |
| education. kompasiana.com |
Keanehan seperti itu juga terjadi di lembaga pendidikan di tingkat lebih atas. Misalnya, tatkala diselenggarakan ujian nasional, baik tingkat SMP dan SMA, terjadi penyimpangan yang kabar-kabarnya dilakukan oleh para guru, kepala sekolah dan bahkan juga dinas pendidikan. Sehingga untuk mengatasi penyimpangan itu, sampai-sampai polisi, dan bahkan dosen perguruan tinggi pun, dilibatkan dalam pengawasan ujian nasional.(www.uin malang.ac.id)
Penyimpangan tersebut akan berdampak kurang baik bagi generasi masa mendatang. Generasi penerus yang sukses akan cenderung memperkaya diri sendiri (korupsi) sedangkan yang lain lebih mengedepankan kekerasan daripada akal sehat. Jadi jangan heran kalau sekarang sering terdengar maraknya korupsi di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Disisi lain ketidakpuasan masyarakat luas meluap dalam bentuk tindakan anarki dimana-mana.
Beberapa penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia adalah :
1.Minimnya keteladanan dari para pemimpin bangsa.
Diawali dari para orang tua yang lebih mengedepankan materi daripada pendidikan dan kasih sayang terhadap si anak. Kebanyakan orang tua lebih sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Akibatnya dasar dan nilai pendidikan di keluarga sangat rendah. Para pendidik yang lebih mengutamakan nilai ketuntasan belajar tanpa melihat prosesnya dan nilai-nilai karakternya. Nilai kelulusan tinggi tetapi tanpa disertai peningkatan kualitas yang sebenarnya. Pimpinan negara yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi atau golongan. Penempatan jabatan dari tingkat Pemda, Pemrov dan Pemerintah pusat yang cenderung kearah persamaan ideologi daripada profesionalisme.
2. Kebijakan pendidikan yang cenderung tanpa mempertimbangkan kondisi realita di lapangan.
Pelaksanaan evaluasi tahap akhir per jenjang pendidikan tanpa mempertimbangkan tinggi-rendahnya kualitas SDM. Misalnya UN di tingkat SMP dan SMA sederajat yang harus ditempuh dengan standar kelulusan yang dipatok oleh negara. Kebijakan UN merupakan momok bagi beberapa sekolah yang kategori kualitas siswa rendah. Alhasil banyak terjadi kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN. Kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan peningkatan kecerdasan daripada pendidikan (karakter)
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: PEKERJAAN RUMAH HARDIKNAS
Ditulis oleh MERTA IRAWAN, S.Pd, M.Kom
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://www.mertaproject.com/2012/04/problematika-pendidikan-negara.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh MERTA IRAWAN, S.Pd, M.Kom
Rating Blog 5 dari 5
0 comments:
Posting Komentar